Laporan menurut kriteria dan penilaian Guru

 

 

Korea

 

Kebijakan Korea Yang Tercerahkan

 

 

Oleh Grup Berita Seoul (Asal dalam bahasa Korea)

 

Kebijakan Sinar Matahari

 

Ini adalah kebijakan kunci Korea Utara yang diterapkan oleh bekas presiden Kim Dae-Jung. Hal ini diilhami oleh salah satu dongeng Aesop, “Angin dan Matahari”, yang menceritakan tentang seorang pria yang menanggalkan jaket yang panjang karena sinar matahari, bukan karena angin. Kebijakan terhadap Korea Utara tidak boleh berlandaskan pada pertentangan, tetapi melalui bantuan kemanusiaan agar dapat membimbing Korea Utara membuka pintunya. Kim Dae-Jung mengirim sekelompok sapi dan pupuk ke Utara serta mencapai perundingan dengan rekannya, Kim Jung-Il dalam pertemuan puncak yang bersejarah pada tahun 2000. Perundingan ini segera diikuti dengan penyatuan kembali keluarga yang telah terpisah sejak perang Korea. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya, Kim Dae-Jung ♥♥♥♥♥♥♥ memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Presiden sekarang, Roh Moo-Hun ♥♥♥♥♥♥♥, juga mendukung Kebijakan Sinar Matahari dan terus menyuplai makanan dan pupuk bagi Utara untuk menolong orang-orang di Korea Utara yang kelaparan. Melalui usaha ini, Kebijakan Sinar Matahari kiranya berpengaruh pada pemerintahan komunis untuk memulai dua proyek antar Korea: Kompleks Industri Kaesong dan Pariwisata Bukit Kumgang. Penanaman modal dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan di sebuah kompleks industri yang dibangun di Kaesong, Korea Utara, yang terletak dekat lini ke-38, lini militer yang memisahkan Utara dan Selatan. Penduduk dari Selatan juga mulai berkunjung ke Bukit Kumgang yang terkenal sangat memikat wisatawan di Utara.

Para anggota UE
mengunjungi Kompleks Industri Kaesong.
Investor Korea Selatan
mengunjungi Kompleks Industri Kaesong.
 


Penduduk Korea Selatan pergi berwisata ke Bukit Kumgang.

Akan tetapi, Kebijakan Sinar Matahari menghadapi masa sulit secara internal dan eksternal setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada bulan Oktober lalu. Partai politik konservatif Korea Selatan menyerukan pemberhentian kebijakan tersebut. Masyarakat internasional juga berkehendak memberlakukan sanksi terhadap Utara melalui resolusi PBB. Jika sanksi ekonomi ini diberlakukan, maka Korea Utara akan kembali mengalami situasi sulit seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 90, yang menyebabkan banyak orang meninggal akibat kelaparan. Hasil panen per tahun di Utara berkisar 4 juta ton, sementara paling sedikit dibutuhkan 6 juta ton untuk mencegah kelaparan.

Walaupun mendapat pertentangan kuat dari partai oposisi, pemerintahan Roh Moo-Hyun mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi menjalankan prinsip dasar Kebijakan Sinar Matahari. Pemerintah akan mempertahankan wisata Bukit Kumgang dan Kompleks Industri Kaesong, serta menjadikan proyek ini sebagai dua proyek bisnis antar-Korea dan menjadi “lambang perdamaian di Semenanjung Korea”. Roh suatu kali menyatakan dalam sebuah wawancara di televisi, “Sejumlah orang berpendapat bahwa kita tidak perlu menghindari peperangan. Hal itu benar-benar tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Perang di Semenanjung Korea akan mengakibatkan bencana kerusakan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Korea, di mana yang menang dan yang kalah keduanya tidak akan hidup.”

Selain itu, menteri persatuan yang baru dilantik mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara akan dilanjutkan walaupun Utara melakukan uji coba nuklir yang kedua. Semua pernyataan positif ini seharusnya menjadi berita baik bagi Utara. Baru-baru ini negara terkucil ini memutuskan untuk kembali pada perundingan 6 cara di mana perdamaian dan penghapusan nuklir akan dibicarakan. Sesungguhnya, ini adalah saatnya Kebijakan Sinar Matahari sangat dibutuhkan. Walaupun Utara belum menanggalkan jaketnya – pengucilan yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri walaupun terdapat banyak sinar matahari, maka menghadang angin yang kencang akan mengakibatkan Utara terus memakai jaketnya lebih ketat.

Asuransi Perawatan di Rumah bagi Kaum Tua

Sistem baru bagi perawatan di rumah yang akan diberlakukan pada bulan Juli 2008 adalah layanan yang ditujukan untuk menyeimbangkan kehidupan penduduk yang kurang mampu atau orang tua yang sakit dan mengurangi beban keluarga mereka. Relawan khusus dilatih untuk mengunjungi rumah jompo dan memberikan pelayanan seperti memandikan, membantu fungsi tubuh, mengganti pakaian, membersihkan, membeli keperluan, serta memasak. Bagi yang sakit, suster bersama relawan membantu pengobatan dan memberi nasihat. Bagi yang tidak mempunyai anggota keluarga, dapat dimasukkan ke pusat perawatan yang ditunjuk. Biaya untuk layanan tersebut sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah.

Penyediaan Pengobatan HIV/AIDS Secara Cuma-cuma

Orang yang terkena HIV/AIDS di Korea menerima pengobatan secara cuma-cuma yang disediakan oleh pemerintah lokal dan pusat. Sejak pengobatan anti-AIDS yang disebut terapi cocktail (kombinasi tiga jenis obat AIDS yang berbeda) yang mulai diperkenalkan di Korea pada tahun 1997, orang yang terinfeksi tidak perlu mengucilkan diri dan dapat tetap berhubungan dengan pusat kesehatan umum untuk mendapatkan pertolongan yang semestinya. Hal ini membantu pencegahan penyebaran virus tersebut. Angka penularan HIV/AIDS di Korea adalah kurang dari 0.1% dengan hanya 4.277 kasus yang dilaporkan sampai bulan Juni Tahun Emas 3 (2006).

Undang-Undang Anti Prostitusi

Pemerintah Korea telah memberlakukan undang-undang anti prostitusi pada bulan September Tahun Emas 1 (2004). Tujuannya bukan hanya mengurangi industri seks, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa mencari pelacur adalah sebuah kejahatan atau paling tidak merupakan tindakan yang sangat memalukan. Bersamaan dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, banyak NGO (organisasi non pemerintah) yang berorientasi pada perempuan menjadi ujung tombak dalam kampanye untuk mendidik khalayak ramai bahwa membayar seks adalah sikap kekerasan yang menyalahi hak asasi perempuan dan merusak kesehatan mereka. Sejak undang-undang itu berlaku, jumlah tempat pelacuran dan pelacur telah banyak berkurang dalam tahun-tahun terakhir. Program rehabilitasi bagi pelacur juga dirancang. Beberapa kelompok kawasan lampu merah hampir tidak berfungsi lagi, sehingga penyalahan hak asasi manusia pada kawasan lampu merah telah tersingkirkan, walaupun prostitusi masih terjadi pada kawasan-kawasan terpencar. Namun demikian, undang-undang telah membawa pengaruh positif kepada khalayak ramai.