Pada tanggal 30 April, Tahun Emas 3 (2006), sejumlah perbatasan yang masih tersisa di Eropa segera dilenyapkan ketika EU Free Movement Directive (Instruksi Kebebasan Bergerak Uni Eropa) mulai berlaku. Undang-undang ini menjamin agar seluruh penduduk UE (Uni Eropa), beserta anggota keluarga mereka, diperlakukan sebagai warga negara sepenuhnya di seluruh negara UE. Sungguh luar biasa, karena pasangan hidup yang berjenis kelamin sama dianggap pula sebagai anggota keluarga. Penerapan kebijaksanaan yang sedemikian terbuka dan penuh kasih itu belum pernah terjadi di negara mana pun juga.

Free Movement Directive (Instruksi Kebebasan Bergerak) adalah puncak dari perundang-undangan bersejarah UE yang telah disusun bertahun-tahun lamanya, termasuk Perjanjian Schengen (lihat Majalah Berita #166), yang telah memberikan kebebasan bagi penduduk UE untuk melakukan perjalanan dan bergerak dengan bebas di antara negara-negara UE lainnya. Sudah ada tujuh juta penduduk UE yang memanfaatkan kebebasan baru mereka ini dan menetap di negara UE lainnya.

Pada tanggal 1 Mei 2006, empat negara—Yunani, Portugal, Spanyol, dan Finlandia—mengambil langkah maju dengan membuka bursa tenaga kerja mereka bagi seluruh pekerja UE. Keempat negara ini mengikuti kepeloporan dari Inggris, Irlandia, dan Swedia yang dengan berani membuka bursa kerja mereka pada Tahun Emas 1 (2004). Sejak saat itu, hampir setengah juta warga Polandia telah bermigrasi ke Inggris dan Irlandia.

Pada saat itu, dikhawatirkan bahwa para pekerja dari negara-negara miskin akan membanjiri negara-negara yang lebih kaya dan merebut pekerjaan dari penduduk setempat. Akan tetapi, hasil dari imigrasi ini sama sekali mengejutkan. Menurut sebuah laporan Komisi UE di bulan Februari 2006, negara-negara yang menerima para pekerja baru mengalami penurunan drastis dalam angka pengangguran dan peningkatan dalam  pertumbuhan ekonomi yang melampaui negara-negara yang tertutup. Negara-negara penerima juga tidak mengalami kenaikan biaya tunjangan kesejahteraan. Sebaliknya, pemerintah menghemat uang yang seharusnya dikeluarkan untuk menerapkan undang-undang yang tidak bermanfaat dan tidak ramah.[1] Sebuah laporan dari analis keuangan Inggris terkemuka, Ernst & Young, yang dilansir pada tanggal 24 April 2006, menyatakan bahwa “Arus perpindahan yang stabil ke Inggris telah terbukti sangat positif bagi perekonomian. Sebagai akibat langsung, angkatan kerja Inggris menjadi lebih muda, lebih fleksibel, dan ekonomis, meringankan beban pembayaran pensiun dan menjaga  suku bunga lebih rendah daripada yang diperkirakan oleh banyak juru ahli.” [2] Laporan yang sama telah dilansir pula di Irlandia.

Dengan semua berita positif dari Kepulauan Inggris, negara-negara seperti Prancis dan Jerman memutuskan untuk membuka berbagai sektor pekerjaan. Bursa kerja di seluruh UE akan dibuka sepenuhnya pada tahun 2011, menurut undang-undang UE. Dalam sebuah pidatonya di bulan Februari 2006, Komisaris Perdagangan UE, Peter Mandelson, mendesak negara-negara tersebut untuk bertindak lebih cepat: “Miliki keberanian – kesampingkan rasa takut kalian. Rayakanlah kesempatan yang sekarang dimiliki oleh semua orang Eropa sebagai akibat dari perluasan.” [3]

Saat ini Eropa sedang melirik kesempatan untuk membuka diri ke Timur Tengah dan Afrika. Sebuah peristiwa penting yang patut dicatat adalah pengesahan sebuah undang-undang pada bulan Desember Tahun Emas 2 (2005), yakni sebuah undang-udang bersama tentang  EU Asylum Procedures Directive (Instruksi Tata Cara Suaka UE), yang meningkatkan hak-hak keimigrasian bagi negara-negara berkembang. Saat ini, Turki sedang mempersiapkan diri untuk bergabung ke dalam UE. Hal ini akan menandai penyatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara negara Islam dengan negara Barat. Sementara itu, Afrika mengikuti contoh dari UE dengan mendirikan Uni Afrika (African Union [AU]).

Kebijakan baru UE yang inovatif ini, mencerminkan pergerakan pertumbuhan hak-hak imigran. Pada bulan November 2005, kerusuhan dan demonstrasi imigran terjadi di Prancis dan negara UE lainnya. Pada bulan April 2006, lebih dari satu juta orang berbaris di kota-kota di seluruh AS untuk menuntut hak-hak para imigran—salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah AS. Hak-hak dari para imigran tiba-tiba menjadi suatu masalah kebijakan global yang utama. Pada bulan September 2006, PBB akan menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi perdana tentang migrasi internasional, sebagai kelanjutan dari Konvensi Internasional PBB tahun 2003 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Pendatang.

Dengan terus bertambahnya populasi dunia, negara-negara dengan cepat menyatu melalui perdagangan bebas, perbaikan jalur transportasi, dan jalur komunikasi seperti Internet. Kebebasan bergerak bagi orang-orang adalah pembatas akhir. Migrasi telah membawa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi negara-negara seperti Formosa, India, dan Cina. Ribuan pelajar dari India dan Cina yang belajar di universitas-universitas Barat dan bekerja di Barat telah kembali ke negerinya dan memperkuat perekonomian lokal mereka yang pada akhirnya menguntungkan seluruh dunia. Kisah kesuksesan ini sedang diterapkan pada negara-negara berkembang lainnya.

Pendapat umum di negara-negara maju telah berubah secara nyata menjadi penuh simpati kepada para imigran. Menurut survei bulan Mei 2006 yang dilansir oleh Komisi Eropa, penduduk UE menganggap bahwa kebebasan bergerak bagi orang-orang dan barang-barang adalah suatu keberhasilan terbesar dari UE, bersamaan dengan perdamaian dan bantuan bagi negara-negara berkembang. Meskipun terdapat kekhawatiran umum akan kehilangan pekerjaan, mayoritas penduduk UE tetap mendukung perluasan UE ke negara-negara berkembang.[4]

Sebuah laporan UNESCO pada tahun 2005 menyatakan bahwa sebuah usulan yang diberi nama Migrasi Tanpa Batas—pada hakikatnya meniadakan perbatasan negara—sedang dibahas secara luas oleh para ahli kebijakan asing. Data statistik yang telah dikumpulkan bertahun-tahun menunjukkan kesimpulan yang tak terelakkan bahwa pengeluaran dana untuk memberlakukan pembatasan wilayah lebih tinggi daripada pengeluaran dana untuk membantu para imigran yang pada akhirnya akan menguntungkan perekonomian kedua negara. Tak lama lagi, konsep negara akan menjadi kuno dan kita semua akan hidup dalam kebersamaan, keanekaragaman budaya dalam sebuah perkampungan global. [5]