Sejak pemilihan umum yang
bebas dan adil pada tahun 1994, Afrika Selatan telah mengatur rencana
untuk mengakhiri sistem apartheid dan menciptakan masyarakat demokrasi
berdasarkan keadilan, tanpa membedakan ras maupun jenis kelamin,
sehingga secara dramatis memperbaiki kualitas hidup seluruh penduduk
Afrika Selatan.
Tunjangan Pendapatan
Sosial
Pemerintah Afrika Selatan
memberikan tunjangan pendapatan sosial bagi para pensiunan, keluarga
miskin yang memiliki anak, para veteran perang, tempat pengasuhan anak
terlantar, dan keluarga yang merawat anak-anak serta orang-orang
miskin.
Penerima tunjangan sosial
bertambah dari 2,6 juta orang pada tahun 1994 menjadi lebih dari 10
juta orang pada Tahun Emas 2 (2005). Pada bulan September 2005, sekitar
R 6,9 miliar (1,1 miliar dolar AS) dialokasikan kepada lebih dari 6,2
juta anak yang menerima bantuan melalui tunjangan anak serta tunjangan
pengasuhan anak terlantar. Dana tambahan sebesar R 19 miliar (3 miliar
dolar AS) dialokasikan untuk membantu anak-anak di bawah umur 14 tahun.
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pemerintah Afrika Selatan
juga meluncurkan Expanded Public
Works Program (EPWP) [Program Pengembangan Pekerjaan Umum -
PPPU] yang menciptakan kesempatan kerja bagi penduduknya. PPPU
menyediakan pelatihan kerja bagi para peserta agar selanjutnya mereka
lebih siap untuk mendapatkan pekerjaan tetap.
Pada bulan September 2005,
tahun pertama peluncuran PPPU, telah tercipta sekitar 223.400
kesempatan kerja dari 300 hingga 400 proyek di seluruh negeri ini, dan
menghasilkan upah total yang berjumlah R. 823 juta (131 juta dolar AS).
Di tahun pertama peluncurannya, lebih dari 75% masyarakat mendapat
manfaat dari proyek ini, terutama kaum perempuan dan kaum muda.
Penyediaan Perumahan
untuk Membantu Kaum Miskin
Pemerintah Afrika Selatan
telah mengajukan rencana penyediaan rumah bersubsidi bagi rakyat
miskin. Penduduk yang benar-benar miskin akan menerima subsidi penuh
sebesar R. 28.000 (4.452 dolar AS). Penduduk dengan tingkat pendapatan
rendah, bahkan yang berpendapatan menengah juga akan menerima sedikit
bantuan.
Antara tahun 1994 dan 2005,
lebih dari 2,5 juta subsidi telah disetujui dengan nilai yang hampir
mencapai R. 45 miliar (7,2 miliar dolar AS), dan telah memberi manfaat
bagi 7 juta orang lebih
Pengadaan Air dan
Listrik
Melalui sikap positif
pemerintah yang demokratis, lebih banyak rumah tangga di Afrika Selatan
yang telah mendapatkan fasilitas air dan listrik dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Pada bulan Maret 2005, ada sekitar 44,5 juta
penduduk telah mendapatkan fasilitas air yang lebih bermutu.
Infrastruktur dasar instalasi air telah diberikan kepada 15 juta
penduduk. Lebih dari 30 juta rakyat Afrika Selatan (66,3%) telah
mendapatkan instalasi air dasar secara gratis. Infrastruktur sanitasi
dasar telah diberikan kepada lebih dari 8,2 juta penduduk. Diperkirakan
pada tahun 2008, seluruh permintaan atas pengadaan instalasi air akan
terpenuhi dan demikian pula halnya dengan pengadaan infrastruktur
sanitasi pada tahun 2010.
Sekitar 64 persen dari dewan
kotapraja memberikan instalasi listrik dasar secara gratis, dan
menjangkau sekitar setengah dari populasi penduduk, dengan 3,5 juta
rumah yang terjangkau instalasi listrik sejak tahun 1994. Ini berarti,
secara rata-rata, lebih dari 435.000 rumah per tahun mendapat instalasi
listrik. Pada bulan Mei tahun 2005, jangkauan instalasi listrik
diperkirakan mencapai 71%.
Perawatan Kesehatan
yang Lebih Baik
Antara tahun 1994 dan 2005,
pemerintah Afrika Selatan memperbaiki dan membangun lebih dari 1.300
klinik pengobatan baru. Empat buah rumah sakit direvitalisasi pada
Tahun Emas 1 (2004) dan lebih dari 37 buah lainnya berada dalam tahap
akhir penyelesaian. Di samping itu, perawatan kesehatan diberikan oleh
pemerintah secara gratis bagi para ibu hamil dan ibu baru, serta
anak-anak di bawah usia 6 tahun dan semua pelayanan kesehatan umum
tersedia bagi semua orang dalam sistem kesehatan umum. Pemerintah juga
mengajukan Program Darurat Pangan Nasional pada tahun 2004, yang
memberi manfaat bagi 245.000 penduduk.
Paket permulaan untuk
pertanian senilai R. 31 juta (4,9 juta dolar AS) telah diserahkan
kepada 18.575 keluarga di semua provinsi untuk mendorong perkembangan
pertanian yang berkelanjutan. Beberapa sekolah yang ikut serta dalam
Program Gizi Sekolah Nasional telah mengelola kebun sayur untuk
menambah nilai gizi makanan yang disajikan di sekolah.
Pemerintah Afrika Selatan
juga telah memulai sebuah perencanaan lengkap untuk penanganan,
perawatan, serta penyembuhan HIV dan AIDS demi mencegah penyebaran
infeksi HIV dan memperbaiki hidup dari orang-orang yang terkena infeksi
HIV atau AIDS. Anggaran untuk membiayai rencana ini bertambah menjadi
R. 3,6 miliar (572 juta dolar AS) pada tahun 2005. Pada bulan September
2005, terdapat 178 tempat pelayanan yang tersebar di 53 distrik utama
dan sekitar 60% dari subdistrik, dengan 6.200 pasien yang mendaftar
untuk mendapatkan perawatan antiretroviral (anti virus penyebab tumor
dan AIDS). Pelayanan yang diberikan kepada anak anak yang terinfeksi
atau terjangkit oleh HIV dan AIDS ini mencakup pemberian paket makanan
dan pakaian, penyuluhan, pemberian bantuan, pelayanan penitipan anak,
penempatan anak asuh, serta pengurusan pendidikan dan keperluan
kesehatan mereka.
Pengawasan Tembakau
yang Lebih Ketat
Diperkirakan sekitar 25.000
penduduk Afrika Selatan meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit
yang berhubungan dengan tembakau. Afrika Selatan adalah peserta
penandatangan World Health
Organization (WHO’s) International Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) [Konvensi Kerangka Kerja Pengawasan Tembakau
Internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia] bersama dengan 74 negara
lainnya, yang mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil
langkah-langkah pengurangan penggunaan tembakau. Oleh sebab itu,
pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan undang-undang yang melarang
iklan produk tembakau. Demikian juga, semua tempat umum harus bebas
rokok. Para pemilik perusahaan dan pengusaha restoran boleh menyisihkan
25% ruangan mereka bagi para perokok, tetapi tempat itu harus terpisah
dengan sekat yang kokoh. Denda sebesar R. 10.000 (1.590 dolar AS) akan
dikenakan bagi mereka yang menjual atau memberikan rokok kepada
anak-anak.
Amnesti Senjata Api
Menghadapi masalah
kepemilikan senjata api ilegal, pemerintah Afrika Selatan mengajukan
suatu amnesti yang berlaku antara bulan Januari sampai bulan Juni 2005,
yang meminta agar orang-orang dengan sukarela menyerahkan senjata
mereka kepada South African Police
Service (SAPS) [Pelayanan Kepolisian Afrika Selatan] tanpa
dikenakan tuntutan atas pelanggaran tersebut. Selama masa amnesti ini,
puluhan ribu senjata api dan amunisi telah diserahkan dan lebih dari
14.000 senjata api telah dimusnahkan.
Sesuai dengan pembaharuan di
Afrika Selatan, sejak 1995, National Defense Force (Angkatan Pertahanan
Nasional) telah memberlakukan suatu sistem pelayanan pertahanan
sukarela secara paruh waktu (part-time)
untuk mencerminkan demokrasi dan kebebasan memilih. Dengan demikian,
rakyat dapat bertugas melayani kebutuhan keamanan masyarakat dan negara
atas keinginan mereka sendiri dan bukannya dipaksa untuk melakukan
pelayanan tersebut.
Mengutamakan Hak
Asasi Manusia
Negara Demokrasi Afrika
Selatan sedang berusaha meningkatkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi
manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Secara khusus,
pemerintah telah memberi prioritas kepada hak-hak kaum wanita,
anak-anak, dan orang-orang cacat.
Dalam 10 tahun terakhir,
Afrika Selatan telah turun tangan melakukan sejumlah kegiatan yang
menghasilkan perdamaian serta membantu berbagai tugas kemanusiaan dan
usaha penyelamatan. Pemerintahnya juga terus berusaha untuk menengahi
persengketaan antar kelompok yang bertikai di Cte d’Ivoire. Prakarsa
perdamaian di Afrika Selatan ini telah berhasil menerapkan sebuah
konstitusi di DRC sementara dua pemilihan besar yang damai dan sukses
telah diselenggarakan di Burundi.
Pada tahun 2002, dikeluarkan
sebuah undang-undang baru yang meningkatkan dan melindungi hak hak
masyarakat dalam hal budaya, agama, dan bahasa. Kebebasan menganut
kepercayaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar baru dengan kebijaksanaan
resmi yang tidak mencampuri praktik-praktik keagamaan.
Setelah menjalankan demokrasi
selama 10 tahun, kita dapat melihat bahwa pemerintah Afrika Selatan
senantiasa berusaha keras untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerah
bagi semua penduduknya. Kami berharap, berdoa, dan bermeditasi agar
pemerintah terus menyumbangkan usaha secara positif untuk mencapai masa
depan yang lebih cerah bagi semua orang.